Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berbenah dalam menata aset daerah. Salah satu langkah strategis melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Mamuju, Senin 1 September 2025, bertempat di ruang kerja Kantah BPN Mamuju.
Langkah ini juga sejalan dengan Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam kesempatan ini, hadir Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKPD Sulbar, A. Bisyri M Noor, bersama Plt. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Sulbar, Fauzan Alatas. Pertemuan tersebut membahas langkah pengamanan aset tanah milik Pemprov Sulbar melalui penelusuran status aset sekaligus melengkapi proses penerbitan sertifikat.
Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKPD Sulbar, A. Bisyri M Noor, menekankan pentingnya kerja kolaboratif dalam mempercepat penataan aset.
“Masih ada sejumlah aset tanah yang perlu kita telusuri dan sertifikatkan. Dengan dukungan BPN Mamuju serta koordinasi lintas OPD, kami optimis penataan aset Pemprov Sulbar bisa semakin tertib dan terjamin legalitasnya,” jelasnya.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pengelolaan aset merupakan prioritas penting pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan seluruh aset daerah, khususnya tanah, memiliki legalitas yang jelas dan tercatat secara sah. Hal ini penting bukan hanya untuk tertib administrasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov Sulbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan adanya koordinasi lintas instansi ini, diharapkan pengamanan dan penataan aset milik daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sulbar. (Rls)
