Mamuju — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat memenuhi undangan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat monev ini difokuskan pada pemantauan serta evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi ke-5 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Hadir mewakili Bapenda Sulbar, Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT), Muh. Saleh, bersama Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Gaffar, serta Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Agus Salim Machmoed, beserta jajaran.
Monev ini juga dihadiri Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai organisasi perangkat daerah yang pada Tahun Anggaran 2025 masih tergabung dalam struktur pengelolaan keuangan bersama Bapenda Sulbar. Kehadiran kedua OPD tersebut menjadi bagian penting dalam penyelarasan data dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.
Dari unsur legislatif, rapat dipimpin oleh jajaran pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri anggota Komisi II, Sulfakri Sultan.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi bersama DPRD menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang evaluasi yang konstruktif bagi kami. Masukan dari Komisi II DPRD sangat penting untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Wahab.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Plt. Kabid P2IT Bapenda Sulbar, Muhammad Saleh, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Tahun 2025, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pendapatan daerah.
“Forum Monev ini menjadi wadah krusial untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif, agar pengelolaan PAD ke depan semakin optimal dan berkelanjutan,” kata Saleh.
Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin kuat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Rls)
