Majene,TelukMandar.com- Seorang masyarakat di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulbar, diancam akan dicabut bantuan beras miliknya jika tak mendukung petahana Bupati Pilkada 2024.
Ancaman itu, dilayangkan salah seorang oknum kaling berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), Minggu 29 Sep 2024.
Usai mendapatkan ancaman, korban langsung mengadukan kepada kontributor telukmandar.com dengan mengirim sejumlah bukti chat kaling melalui via whats app.
Menurutnya, kaling yang berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harusnya bersikap netral dan tak memihak ke salah satu paslon.
Apalagi, dirinya sudah berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) digaji melalui uang rakyat.
“Jangan justru memanfaatkan jabatannya dengan melakukan ancaman jika tak memilih Bupati petahana,” ungkap seorang korban enggan disebutkan namanya.
Selain itu, korban juga langsung didesak untuk segera melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) miliknya.
Setelah didesak, korban pun langsung berjanji akan segera melunasi PBB miliknya dan akan mengantarkan langsung ke kediaman kaling tersebut.
“Para kaling dan terlebih tenaga P3K harus lebih mengedepankan netralitas. Sehingga Pilkada berjalan jujur dan adil serta berintegritas,” ujarnya.
Ia pun, meminta pihak pengawasan (Bawaslu) untuk bekerja lebih ekstra untuk memastikan Pilkada 2024, berjalan secara baik dan berkualitas.
“Penting dilakukan pengawasan dan menindaklanjuti persoalan demikian. Apalagi oknum kaling berstatus P3K,” terangnya.
Telukmandar.com juga telah menghubungi kaling bersangkutan melalui via telepon untuk dilakukan konfirmasi terhadap aduan warganya.
Namun, hingga malam ini kami belum mendapatkan konfirmasi balik dari kaling tersebut.
Diketahui, bantuan pangan berupa beras disalurkan pemerintah pusat dengan tujuan untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia.
Jadi masyarakat penting pahami, bantuan pangan berupa beras bukan bersumber dari APBD Majene melainkan APBN.
Kami juga, mencoba menghubungi bapak Pj Bupati Majene untuk dimintai keterangan perihal oknum kaling berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) terlibat dalam pusaran politik.
Sehubungan dengan kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat dan warga setempat berencana mengunjungi Kantor Lurah untuk membicarakan masalah kaling mereka.
“Tokoh dan masyarakat tersebut berharap agar segera dilakukan pergantian kaling guna memaksimalkan kinerja kelurahan sebagai mitra di lingkungan mereka.” Harapnya.
Tokoh masyarakat dan warga juga berharap agar Bawaslu lebih aktif dalam menjalankan tugasnya serta mengambil langkah-langkah konkret agar masyarakat merasa Bawaslu serius menangani masalah tersebut.
Pihaknya, pun menghimbau warga Tunda untuk segera melaporkan jika ada intervensi lain yang dilakukan oleh kaling, agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. (as)
