Majene,TelukMandar.com-Aksi yang dilakukan para kepala desa bersama sejumlah masyarakat digedung DPRD Majene, nyaris ricuh karena diduga massa aksi tidak kompak, Senin 29 Mei 2023.
Aksi sejumlah kepala desa bersama masyarakat dinilai tidak kompak dan nyaris ricuh. Hal itu, dilakukan karena Bupati Majene pada Sabtu 27 Mei lalu, telah mengeluarkan surat pernyataan terkait penundaan pilkades 2023.
Pernyataan itu, direspon sejumlah kepala desa dan melakukan aksi digedung DPRD menuntut Bupati Majene untuk dilakukan pilkades ditahun 2023 dan meminta alasan penundaan.
Setelah tersiar kabar, aksi yang dilakukan sejumlah kepala desa nyaris ricuh karena diduga massa aksi tidak kompak direspon salah satu mahasiswa Universitas Sulawesi (Unsulbar).
Ia mengatakan, selain kepentingan pilkades 2023. Penting juga seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan kondusifitas daerah.
“Kondusifitas daerah sangat penting dijaga karena berimplikasi pada masyarakat umum. Dan hal ini, penting menjadi tugas kita semua sebagai masyarakat Majene,” ungkap Maruf.
Maruf juga menyayangkan, aksi yang dilakukan para kepala desa dan melibatkan sejumlah masyarakat tidak dapat dijaminkan keamanan mereka.
“Aksi selalu dihadapkan pada pro dan kontrak dan itu lumrah terjadi. Sangat dikhawatirkan kalau kemudian berujung ricuh dan berhadap-hadapan dengan masyarakat. Kan bisa jadi urusannya lain lagi,” ujar mahasiswa unsulbar.
Jadi intinya, semua pihak penting berfikir secara baik. Jangan hanya sekedar pilkades, sehingga keamanan dan kondusifitas daerah menjadi taruhan.
“Apalagi agenda nasional telah didepan mata dan tahapannya pun sudah berjalan. Jadi kalau issue pilkades yang terus diributkan serta berlangsung berjilid-jilid. Ya siapa yang dapat menjamim keamanan pemilu,” tuturnya.
Kita sudah liat semua, Kapolres Majene telah mengeluarkan himbauan dimedia sosial terkait kesiapan pelaksanaan dan mengamankan pemilu 2024. Jangan sampai karena issue penundaan pilkades kita memberikan tugas baru kepada aparat keamanan di Kabupaten Majene.
“Pemilu adalah agenda nasional yang semua pihak berhak bertanggung jawab dalam mensukseskan dan menjaga keamanan setiap daerah,” tegas mahasiswa unsulbar melalui sambungan telepon (srl)
