MAMUJU, – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulbar yang berlokasi di Jalan RE Martadinata, Mamuju, Rabu, 3 Desember 2025.
Sekda Junda menjelaskan bahwa kunjungan ini telah diagendakan bersama Direktur RSUD Sulbar, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam posisi Dewan Pengawas Rumah Sakit. Selain itu, kunjungan dilakukan atas instruksi langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyusul adanya sejumlah keluhan layanan dari masyarakat.
“Keluhan yang masuk mulai dari ketersediaan obat, kondisi sarana-prasarana, hingga masalah WC yang buntu. Setelah saya lihat langsung, memang obat sempat menjadi persoalan, namun beberapa hari terakhir sudah tertangani atas respon cepat Direktur RSUD melalui kerja sama peminjaman obat dengan rumah sakit lain,” ujarnya.
Menurutnya, kendala tidak tersedianya obat bukan terletak pada anggaran, tetapi pada mekanisme pengadaan (e-purchasing) yang masih terhambat karena ada akun yang belum terpenuhi. Ia mendorong agar segera dibuat aplikasi untuk memantau stok obat secara real time sebagai solusi jangka panjang.
Untuk sarana-prasarana, terutama WC yang rusak, Junda menemukan bahwa jalur ke septic tank sudah penuh dan terhambat oleh pasir. Kapasitas septic tank juga dianggap perlu diperluas.
“Penanganan awal sudah dilakukan dengan pembongkaran bagian yang bermasalah. Namun perlu pembangunan septic tank baru. Saya minta Direktur segera berkoordinasi dengan PU untuk menghitung kebutuhan dan struktur pembangunannya,” tegasnya.
Terkait pelayanan pasien, Sekda menyoroti antrean panjang di poli dan IGD yang sebelumnya sempat menjadi keluhan publik. Ia mengapresiasi langkah rumah sakit menambah ruangan IGD, namun meminta agar penumpukan pasien segera diatasi.
“Saya sudah minta penambahan kursi dan pembuatan ruang tunggu transit agar tidak terlihat menumpuk. Yang terpenting, para dokter harus hadir tepat waktu. Jangan sampai pasien terlalu lama menunggu,” tambahnya.
Direktur RSUD Sulbar, dr. Musadri Amir Abdullah, menambahkan bahwa penumpukan pasien juga dipengaruhi oleh sistem pendaftaran BPJS online yang kurang dipahami masyarakat, sehingga terjadi keterlambatan alur layanan.
“Selain itu, dokter biasanya melakukan visite ke ruang perawatan (bangsal) dulu sebelum ke poli. Ini yang membuat layanan di poli mulai sedikit terlambat. Kami akan evaluasi selisih waktu visite dan jadwal poli bersama Komite Medik,” jelas Musadri. (rls)
