MAJENE — Seruan Kepala Regional SPPG Sulawesi Barat yang meminta agar ikan laut tidak digunakan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memicu kontroversi. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan semangat awal program yang menekankan pemanfaatan komoditas lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
Sejumlah pihak menilai larangan tersebut tidak selaras dengan kebijakan nasional program MBG yang justru mendorong keterlibatan pelaku usaha kecil, termasuk nelayan, sebagai pemasok bahan pangan. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa SPPG tidak boleh menolak produk dari petani, peternak, maupun nelayan kecil karena program ini dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Pengamat kebijakan publik di Majene menyebut kebijakan itu sebagai langkah yang paradoksal. “Daerah pesisir dengan sumber daya laut melimpah justru diminta menghindari ikan laut sebagai sumber protein,” ungkapnya.
Kritik juga datang dari pelaku usaha dan nelayan lokal. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menurunkan serapan hasil tangkapan di tengah upaya pemerintah menjadikan MBG sebagai motor ekonomi daerah.
Selain dinilai bertentangan dengan tujuan program, pernyataan itu juga disebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap potensi wilayah. Sulawesi Barat dikenal memiliki garis pantai panjang dan sumber daya perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
Di sisi lain, pelaksanaan program MBG memang masih terus mengalami evaluasi dan penyempurnaan di berbagai daerah. Pemerintah menyebut perbaikan kebijakan dilakukan sebagai bagian dari proses memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, Kareg SPPG Sulawesi Barat belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar larangan penggunaan ikan laut tersebut, termasuk apakah kebijakan itu bersifat sementara atau permanen.
Pengamat menilai, tanpa penjelasan yang transparan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi publik. “Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus sensitif terhadap konteks lokal,” terangnya, Senin 20 April 2026.
