Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Ekologi dan Ekonomi: Peran Kesehatan Laut dalam Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa 9 September 2025.
Seminar ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pelestarian ekosistem laut dan pengembangan ekonomi kelautan yang inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif Bapperida Sulbar dalam seminar ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga, dalam mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan.
Mewakili Bapperida Sulbar, seminar tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Muhammad Nur Dadjwi beserta perencana ahli muda dan stafnya, sebagai peserta aktif.
Muhammad Nur Dadjwi menyampaikan bahwa isu kesehatan laut sangat relevan dengan arah pembangunan daerah, terutama dalam konteks kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan ekosistem.
“Kesehatan laut bukan hanya isu ekologis, tetapi juga fondasi ekonomi daerah. Bagi Sulbar, ini menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut,” ujar Nur Dadjwi.
Seminar ini menghadirkan berbagai paparan dari kementerian dan lembaga nasional, seperti Bappenas, Kemenko, KLHK, Kemendagri, dan KKP, yang menyoroti pentingnya penguatan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), tata kelola wilayah pesisir, serta integrasi ekonomi biru dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Keikuktsertaan dalam seminar ini penting, karena seluruh materi yang disampaikan sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir.
Bapperida Sulbar memiliki peran strategis dalam memastikan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Melalui pendekatan berbasis data dan keberlanjutan, Bapperida berkomitmen untuk mengharmonisasi program pusat agar dapat diadopsi secara efektif di tingkat provinsi. Selain itu, Bapperida juga bertanggung jawab dalam menyusun prioritas pembangunan daerah berbasis potensi kelautan dan pesisir, mengkoordinasikan perangkat daerah teknis, serta mengintegrasikan indikator nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menegaskan bahwa pendekatan ekonomi biru harus menjadi pilar pembangunan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Kami di Bapperida berkomitmen menjadikan ekonomi biru sebagai pilar pembangunan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim,” tegasnya.
Seminar ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya mendorong integrasi kebijakan iklim dan kelautan dalam perencanaan pembangunan, mempercepat penguatan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) sebagai instrumen evaluasi kebijakan, serta membangun sistem informasi terpadu lintas sektor untuk pemantauan ekosistem laut secara berkala. Selain itu, penting pula untuk menyusun regulasi turunan dan mekanisme pendanaan yang mendukung kebijakan kesehatan laut, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan pendekatan ekonomi biru.
“Melalui tata kelola yang baik, integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor, Sulbar siap menjadi contoh provinsi pesisir yang maju, tangguh, dan tetap menjaga kelestarian laut sebagai warisan masa depan,” ucap Junda. (Rls)
