Mamuju – Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, H. Muhammad Yusuf Tahir, menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Akhir Tahun 2025 dengan tema “Sinergi Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi Menyambut Tahun Baru 2026” yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Mamuju tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, jurnalis, organisasi kepemudaan (OKP), serta mahasiswa. Dialog ini menjadi wadah refleksi akhir tahun sekaligus penguatan komitmen bersama dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi di Sulawesi Barat, sebagaimana yang ditekankan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Salim S Mengga.
Dalam pemaparannya, Muhammad Yusuf Tahir menyampaikan bahwa pada tahun 2026 tantangan pemberantasan korupsi masih akan dihadapkan pada kuatnya budaya koruptif di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah tetap konsisten menjalankan tiga langkah strategis, yakni edukasi, preventif, dan represif.
“Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera,” ujar Yusuf.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa refleksi akhir tahun merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya penegakan hukum dan pencegahan korupsi, sekaligus menetapkan komitmen baru dalam menghadapi tantangan di tahun mendatang.
Menurutnya, penegakan hukum dan pencegahan korupsi merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. “Tanpa fondasi tersebut, pembangunan yang berkelanjutan akan sulit diwujudkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Yusuf juga menekankan pentingnya peran strategis jurnalis, OKP, dan mahasiswa sebagai mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, membangun kesadaran hukum, serta menyampaikan informasi yang edukatif kepada masyarakat.
“Kolaborasi seluruh elemen sangat dibutuhkan. Media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dan corong edukasi publik dalam membangun budaya anti-korupsi,” tambahnya.
Kesbangpol Sulawesi Barat juga memaparkan rencana pengembangan sistem deteksi kerawanan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan secara langsung berbagai indikasi persoalan di sektor pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap potensi pelanggaran dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini.
“Kami ingin membangun sistem yang partisipatif, di mana masyarakat bisa ikut mengawasi dan melaporkan potensi penyimpangan secara mudah, cepat, dan aman. Ini bagian dari komitmen kami dalam memperkuat pencegahan korupsi secara digital,” tutup Sekretaris Badan Kesbangpol.
Kegiatan dialog ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih kuat serta memperluas gerakan pencegahan korupsi di Sulawesi Barat sesuai dengan amanah Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga. (Rls)
