Mamuju – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menyatakan dukungannya terhadap upaya penataan aset daerah, khususnya aset yang berada dalam pengelolaan dinasnya.
Komitmen tersebut disampaikan Darmawati saat mengikuti rapat penataan aset daerah bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Senin 26 Januari 2026.
Upaya tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam agenda peningkatan tata kelola pemerintahan.
Rapat penataan aset ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi, sinkronisasi data, serta memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penataan aset menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas kinerja perangkat daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Darmawati menegaskan bahwa Dinsos P3A dan PMD Sulbar siap menindaklanjuti hasil rapat dan melakukan pembenahan administrasi aset yang berada di bawah kewenangan dinasnya.
“Penataan aset ini sangat penting untuk memastikan seluruh aset yang dikelola OPD tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami di Dinsos P3A dan PMD siap menindaklanjuti hasil rapat ini sesuai arahan Bapak Sekretaris Daerah,” ujar Darmawati.
Rapat ini juga menjadi forum koordinasi antar-OPD untuk menyamakan persepsi terkait tata kelola aset daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses administrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
