Majene,TelukMandar.com- Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulbar, kembali mendapatkan sorotan dari Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) terkait menjamurnya paket pelatihan di sejumlah OPD Pemkab Majene, Kamis 25 Juli 2024.
Pihaknya, sangat menyayangkan dengan menjamurnya paket item pelatihan disejumlah OPD menjelang pilkada 2024.
Alasannya, item pekerjaan pelatihan tersebut penting dilakukan pengawasan secara ekstra karena menyangkut penggunaan uang negara. Bahkan, Pemkab Majene tak main-main menggelontorkan uang milyaran rupiah hanya untuk membiayai pekerjaan tersebut.
Menurutnya, setiap OPD yang mengelola paket pekerjaan pelatihan penting dilakukan secara transparan karena menyangkut pengelolaan uang negara.
Termasuk, jadwal pelaksanaan serta biaya akomodasi diberikan kepada setiap peserta pelatihan.
“Jangan seolah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan pelaksanaannya dilakukan secara asal-asalan dilapangan,” ungkap Mustajar.
Selain itu, kami kadang menemukan dilapangan dan mencoba berdiskusi bersama masyarakat merupakan peserta.
“Mereka hanya diberikan akomodasi senilai Rp. 50.000,- dengan bertandangan sebanyak tiga kali,” ujarnya Korwil LMAPJ.
Jadi tentu tindakan tersebut merugikan negara karena seolah terkesan dilaksanakan secara asal-asalan serta tak merujuk pada asas manfaatnya.
Bisa disebutkan, neraka untuk negara syurga buat pelaksana. Kenapa tidak, anggaran senilai Rp.50.000.000 jt dilakukan dalam sehari dan para peserta diberikan Rp. 50.000 dengan bertandatangan sebanyak tiga kali.
“Ini bentuk kezoliman dan mengarah pada tindakan korupsi dalam penggunaan uang negara tidak bernilai asas manfaat bagi masyarakat,” terangnya.
Ia harapkan, pihak kejaksaan dan kepolisian perlu turun kelapangan dan memeriksa sejumlah paket item pelatihan disetiap OPD.
“Jangan justru dibiarkan dan membangun persepsif negatif kepada publik terhadap kedudukan para Aparat Penegak Hukum (APH),” harapnya Korwil LMAPJ Majene. (as)
