Mamuju–Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menaruh perhatian serius pada derasnya arus informasi di ruang digital. Lewat Diskominfo, masyarakat diajak memperkuat literasi digital agar tak mudah terjebak hoaks yang kian masif di media sosial.
Langkah ini menjadi tindak lanjut atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga yang menempatkan literasi digital sebagai salah satu pilar penting pembangunan sumber daya manusia. Di tengah transformasi digital yang tak terbendung, kemampuan memilah informasi dinilai krusial.
Kepala Diskominfo Sulbar, Ridwan Djafar, menggambarkan kondisi ruang digital saat ini bukan hanya dipenuhi informasi menyesatkan, tetapi juga penipuan, ujaran kebencian, hingga berbagai bentuk kejahatan siber yang bergerak
cepat dan luas.
Olehnya itu Ridwan menekankan, masyarakat perlu membangun kebiasaan baru dalam mengonsumsi informasi. Setiap kabar yang diterima seharusnya diverifikasi lebih dulu, memastikan sumbernya jelas dan kredibel, sebelum dibagikan kembali ke ruang publik digital.
Menurutnya, kekuatan media sosial begitu besar sehingga mustahil sepenuhnya dibendung. Karena itu, pendekatan yang paling realistis adalah mencerdaskan pengguna.
“Literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar masyarakat mampu menyaring informasi secara mandiri,” kata Ridwan, Rabu 21 Januari.
Ia juga menyinggung keterbatasan kewenangan daerah dalam memblokir situs bermasalah, termasuk judi online, yang menjadi ranah pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan tersebut, upaya kolaboratif dengan pemerintah kabupaten menjadi penting untuk memperluas edukasi digital hingga ke akar rumput.
“Melawan hoaks adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, komunitas, hingga individu perlu mengambil peran agar ruang digital tidak terus diracuni informasi palsu. Olehnya itu penting agar informasi yang diperoleh itu saring sebelum sharing,” pungkasnya. (Rls)
