MAMUJU – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menyambut kedatangan Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam kunjungan kerjanya ke Sulbar. Rombongan langsung menuju Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, setelah tiba di Bandara Tampa Padang, Jumat 18 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen Sulbar sebagai wilayah yang tumbuh berkat investasi transmigrasi.
“Sejak dulu, Sulbar hidup dari transmigrasi. Kami mengajak Pak Menteri untuk bersama-sama membangun Sulbar melalui kebijakan strategis,” ujarnya.
Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan, enam kabupaten di Sulbar telah menyiapkan lahan seluas 190.000 hektar untuk pengembangan kawasan transmigrasi. “Kami persilakan Pak Menteri memilih lokasi mana yang paling potensial. Semua kabupaten siap mendukung,” tambahnya.
Menurutnya, kawasan transmigrasi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten. “Transmigrasi selama ini menjadi tulang punggung pembangunan Sulbar. Kami ingin Menteri melihat langsung potensi di sini, mulai dari kakao yang masuk empat besar nasional hingga peternakan dan perikanan,” jelas Suhardi Duka.
Ia juga menekankan pentingnya hilirisasi produk, seperti pengolahan CPO di Majene, untuk meningkatkan nilai tambah. “Ini yang kami sampaikan kepada Pak Menteri agar hasil transmigrasi bisa lebih bernilai,” papar Gubernur SDK.
Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengapresiasi sambutan hangat Pemprov Sulbar. “Sulbar dikenal sebagai salah satu daerah yang berkembang berkat transmigrasi. Namun, program kami kini tak hanya soal pemindahan penduduk, melainkan membangun kawasan ekonomi berbasis komoditas ekspor,” tegasnya.
Ia menyatakan, kunci sukses pembangunan adalah peningkatan SDM. “Bulan depan, kami akan mengirim 105 peneliti yang terbagi dalam 21 tim untuk memetakan potensi Sulbar, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, hingga pariwisata. Hasilnya akan menjadi panduan bagi investor,” ucapnya.
Menteri juga memperkenalkan program Transmigrasi Gotong Royong, sebagai implementasi Inpres No. 50 Tahun 2018. “Pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi bukan hanya tanggung jawab daerah, tetapi kolaborasi dengan Kementerian PUPR,” jelasnya.
Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. “Dengan investasi yang masuk, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (rls/as)
