MAJENE – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulbar angkat bicara terkait Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Majene Tahun 2027, berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Majene.
Asnawi katakan, Forum Konsultasi dilaksanakan Pemkab Majene dinilai belum menyentuh persoalan mendasar kini dihadapi rakyat di Majene.
Menurutnya Forum Konsultasi dinilai bersifat hanya memenuhi kewajiban administratif, tanpa membuka ruang diskusi terhadap krisis lingkungan kian nyata.
Isu krusial, seperti peningkatan resiko banjir, longsor, abrasi pesisir, dan cuaca ekstrim tidak dibahas secara mendalam dan subtantif. Padahal, dampaknya sudah dirasakan langsung masyarakat diberbagai wilayah di Kabupaten Majene.
“Hal demikian semakin membuka kejelasan bahwa perencanaan pembangunan daerah masih belum menjadikan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat menjadi pondasi utama,” ungkap Asnawi kini juga menahkodai WALHI Sulawesi Barat.
Pihaknya pun menyoroti beberapa lokasi dikawasan perkotaan menjadi langganan banjir tiap musimnya tidak terlepas dari pembukaan hunian baru, termasuk pembangunan rumah subsidi berjalan secara massif, tanpa melalui kepatuhan memadai tentang kajian dan persyaratan lingkungan hidup.
Alih fungsi lahan, penutupan lokasi resapan air, dan lemahnya pengendalian tata ruang telah memperparah kerentanan banjir di dalam kota.
“Situasi ini mencerminkan lemahnya pengendalian tata ruang dan perizinan ditengah pembangunan hunian terus diberikan ruang, tanpa peduli pada rencan tata ruang wilayah serta instrumen kajian lingkungan dan terkesan resiko banjir justru dilegalkan oleh kebijakan,” ujarnya.
Asnawi tekankan RKPD merupakan dokumen strategis mestinya disusun berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta didahului oleh evaluasi menyeluruh terhadap praktik pembangunan justru memperbesar resiko bencana ekologis.
“Tanpa koreksi arah kebijakan, pembangunan berpotensi memindahkan beban kerusakan lingkungan kepada masyarakat,” terangnya.
Forum Konsultasi dilaksanakan Pemkab Majene, Direktur WALHI Sulbar menilai ruang partisipasi publik dalan forumnya belum bermakna. Masukan masyarakat sipil dan realistis lapangan tidak terlihat menjadi utama dalN penyusunan rangcangan awal RKPD 2027.
“Jika konsultasi publik hanya dijalankan sebagai formalitas. Maka perencanaan pembangunan kehilangan legitimasi sosialnya,” ucap Asnawi.
Kedepan, WALHI Sulbar mendesak Pemkab Majene untuk melakukan peninjauan ulang arah RKPD 2027, dengan memastikan perlindungan lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, pengurangan resiko bencana serta perlindungan rakyat, utamanya kelompok rentan dapat menjadi prioritas utama.
Pembangunan mengabaikan krisis lingkungan dan ketidakpatuhan atas kajian lingkungan bukanlah sebuah kemajuan, melainkan menjadi ancaman serius bagi masa depan Bumi Assamalewuang. (rls/as)
