MAJENE – “Majene Mirip Mirip Mamasa Sebelum Hancur”, bukan sebuah alasan untuk menegur Pemkab Majene dalam menjalankan roda administrasi pemerintah terlebih pada pengelolaan keuangan.
Kata itu, dilempar tim Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV, KPK RI, saat menggelar MCP diruang pola Kantor Bupati Majene, 30/7/2024.
Sorotan itu, tentu menjadi alarm dan simbol “Majene Mirip Mirip Mamasa Sebelum Hancur” dibuktikan dengan fenomena di 2024.
APBD 2024, Majene semakin menegaskan dirinya tak mampu mengelola keuangan secara baik alias carut marut. Tak biasa, Dana Alokasi Khusus (DAK) ikut menjadi hutang lantaran uang habis.
Lalu Uang DAK Kemana? Selain mereka. Tak ada lagi tau!
Masa iya? Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peruntukan khusus ikut menjadi hutang. Jangan – Jangan Bla – Bla!
DPRD pun, memiliki fungsi pengawasan dan merupakan penyambung lidah rakyat tak kunjung bersuara terhadap sejumlah persoalan melainkan kuat dugaannya ikut menjulurkan lidah alias menjilat.
Saat kami mencoba mengumpulkan sejumlah informasi mengenai kinerja DPRD Majene. Kami mendapati sejumlah laporan dugaan DPRD baru kemarin dilantik ikut mendapatkan pokir di tahun 2025. Padahal, mekanisme dalam memasukkan pokir DPRD harus merujuk hasil serapan aspirasi (Reses) dan melalui pengingputan SIPD.
Menurut Ardi, DPRD harus merespon sejumlah masalah sedang menyandra Bumi Assamalewuang. Bukan malah tutup mulut akibat imingan pokir 2025.
“Ada banyak masalah sedang dialami Majene. Hutang sampai beberapa hak para ASN dan honorer tak kunjung dibayarkan 2024 lalu,” ungkap salah seorang mahasiswa Unsulbar.
Ia tegaskan, jika lembaga DPRD memiliki fungsi pengawasan ikut membusuk sangat penting mereka harus diawasi. Lalu Siapa yang akan menjaga Bumi Assamalewuang?
“Jalan satu – satunya mereka harus dilawan melalui gerakan dan meminta aparat penegak hukum mengawasi secara ketat ditengah pembusukan mereka lakukan,” tegasnya. (as)
