MAJENE- Ketua Pengurus Alumni (PA) GMNI Majene, Nanda Haedar mendesak Komisi lll DPRD Majene kini dipimpin Jasman untuk mempublis hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disdikpora dan BKPSDM.
Diketahui, Disdikpora kini dinahkodai Misbah menjadi Plt Kepala Dinas (Kadis) sontak menuai kritikan lantaran kebijakan sepihak miliknya membuat gaduh.
Kegaduhan itu, disebabkan usai Plt Disdikpora, Misbah kedapatan melakukan mutasi atau rotasi sepihak terhadap beberapa Kepala Sekolah (Kepsek) melalui perubahan data Dapodik.
Mirisnya, DPRD melalui Komisi lll saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disdikpora dan BKPSDM belum menemui hasil dan tindak lanjutnya.
Dilansir melalui media online, Misbah hanya memberikan klarifikasi dan sampaikan permohonan maaf terhadap kebijakan diambil tuai kegaduhan itu.
Sisi lain, DPRD melalui Komisi lll pun tak kunjung membeberkan hasil RDP dan seolah terkesan pasang badan melindungi Disdikpora dengan kebijakan dilakukan sontak membuat gaduh.
Bukan tanpa alasan, bungkamnya DPRD tentu memiliki alasan tertentu. Plt jauh lebih tanggung ketimbang mereka sedang dimandati rakyat digedung DPRD.
Nanda kembali bersuara dan meminta DPRD melalui Komisi lll untuk tidak memandang persoalan ini merupakan hal biasa.
“Ini sudah menjadi bagian kejahatan terstruktur dilakukan Plt Disdikpora dengan merotasi para Kepsek secara sepihak dan merujuk pada perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.
Ia pun meminta, ketegasan dan tindak lanjut dilakukan DPRD melalui Komisi lll usai menggelar RDP bersama Disdikpora dan BKPSDM.
“Tindak lanjut Komisi lll penting disampaikan secara gamblang agar publik ketahui mereka dirotasi dikembalikan atau bagaimana,” ujarnya.
Nanda nilai, kita melihat kerja – kerja DPRD kian memudar dan jauh terhadap tupoksi mereka miliki.
“Kalau sekelas Plt para DPRD tunduk. Lalu rakyat mau percaya siapa lagi. Padahal, DPRD memiliki kewenangan penuh terhadap sistem pengawasan, jadi jangan takut,” terangnya.
Nanda pun meminta melalui Dewan Pendidikan untuk tidak tinggal diam melihat kebijakan dikeluarkan Misbah membuat gaduh dan merugikan pihak tertentu.
“Kalau DPRD tak mampu. Dewan pendidikan boleh saja membuat rekomendasi dan mengusulkan ke Bupati Majene pencopotan Misbah sebagai Plt,” tegasnya.
Tidak sedikit heran dan bertanya, bungkamnya DPRD dan BKPSDM. Misbah kian menjadi sorotan, siapa sosok dirinya. (rls/as)
