MAJENE- Bukan tanpa alasan DPR mencatat angka lebih tinggi sebagai lembaga paling tidak dipercaya publik sama sekali. Setelah DPR disusul Polri diperingkat kedua.
Lansir CNN Indonesia, dirilis Kamis (22/12), tingkat kurang percaya publik kepada Polri mencapai 31,1 persen. Sementara itu tingkat kurang percaya kepada DPR mencapai 32,6 persen. Kedua lembaga itu juga mencatat angka tertinggi sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya sama sekali.
Tingkat ketidakpercayaan itu paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lain seperti Kejagung, MPR, bahkan MA yang belakangan tengah tersandung kasus korupsi di KPK.
Hasil itu, ikut ditegaskan melalui kinerja DPRD Majene dinilai mandul dan tak mampu berbuat apa – apa selain terima gaji dan perjalanan dinas. Jika demikian, DPR merupakan lembaga pengawasan romanya pun penting ikut diawasi.
Publik Bertanya – Tanya?
Masalah sedang dialami Pemkab Majene dan mencuat dipublik. Namun, DPRD sebagai fungsi pengawasan tak ikut bersuara. Baik secara kelembagaan atau personal, selain mereka memilih diam.
Publik bertanya, ada apa DPRD bungkam dengan sejumlah problem dialami Pemkab Majene. Hutang makin menumpuk, TPP dan honorer ASN tak dibayar serta ADD semua Desa ditriwulan terakhir ikut disandra.
Mirisnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2024 ikut menjadi korban dan terbilang hutang. Padahal DAK dijaman sebelum tak pernah mengalami hal serupa di 2024.
Hal ini, ikut direspon Ardi dan mengingatkan DPRD untuk menjaga marwah kelembagaan sebagai fungsi pengawasan. Bukan memilih diam dan seolah takut bicara.
“Jika mereka takut bicara, bisa jadi mereka ikut merusak dan kuat dugaan mereka saling mencekoki hanya untuk kepentingan pribadi mereka,” ungkapnya.
Kita tantang DPRD Majene secara terbuka membuka bicara terkait masalah sedang dialami Pemkab Majene.
“Jangan seolah mengirimkan sinyal kepada rakyat, bahwa DPRD merupakan lembaga pengawasan sedang membusuk,” terangnya.
Sisi lain, ia juga meminta tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, untuk memeriksa secara maraton kegiatan fisik di Tahun 2024.
Pasalnya, kita menemukan sejumlah pembangunan yang belum kelar pekerjaannya, sampai diakhir tahun 2024 justru dibayarkan dengan alasan tak jelas. (as)
