Majene,TelukMandar.Com-Permintaan penundaan Pilkades pada november 2023 mendatang dianggap tak ada pihak yang dirugikan. Statement yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, rupanya merupakan hasil seruan bersama terhadap mosi tidak percaya yang dilaksanakan di Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo, pada 8 April 2023.
Tanggapan dari beberapa pihak yang menganggap dirinya dianggap memprovokasi dengan mengeluarkan statement penundaan Pilkades, direspon langsung Ketua Forum BPD mengatakan, kondisi keuangan Daerah saat ini, tidak memungkinkan untuk memaksakan dilaksanakannya Pilkades, Senin 10 April 2023.
“Sangat tidak tepat dalam kondisi keuangan yang menipis pelaksanaan Pilkades seakan dipaksakan. Bagi saya momentnya belum tepat dan semua pihak penting mencermati substansi wacana penundaan Pilkades,” ujar munir.
Ada sejumlah pendekatan sehingga kami melayangkan wacana penundaan Pilkades pada november mendatang, seperti kondisi keuangan daerah masih belum normal dan juga suasana pileg sudah didepan mata.
“Jadi sejumlah pendekatan tersebut yang dijadikan sebuah dasar dalam melayangkan wacana pemilu,” tegasnya.
Ia katakan pula, Perlu dipahami BPD juga menjadi bagian dalam penanggungjawab terhadap terlaksananya Pilkades serentak secara baik. Namun pada kegiatan RDP bersama DPRD tidak melibatkan BPD.
“Pihak BPD tidak ingin dikatakan hebat, mestinya justru BPDlah yang mendesak DPRD untuk segera menuntaskan agenda Pilkades. Bukan justru kepala desa saja dan terkesan kami ini hanya sebuah badan pelengkap di desa,” jelasnya.
Soal tudingan yang dilayangkan kepada kami mengenai tudingan dan dianggap sepihak dan memprovokasi. Menurutnya, menyampaikan usulan pendapat itu kewenangan dan hak setiap BPD.
“Kurang elok kemudian jika langsung menyimpulkan sesuatu yang justru dia sendiri kurang mengikuti rapat forum BPD dan PABPDSI. Kita maklumi jika ada sejumlah BPD yang mix komunikasi,” ungkap.
Lanjut Munir, terkait pergerakan forum penundaan ini juga atas keluhan dan permintaan anggota BPD sejumlah 50%+1. Namun penting dipahami Forum dan PABPDSI adalah wadah BPD se-Kabupaten Majene.
“Jadi atau tidaknya bukan ranah kami, itu sudah menjadi hak sepenuhnya pemda majene. Kami hanya meminta untuk dijelaskan kondisi yang sedang terjadi, kalau memang kesannya dipaksakan. Kami sebagai penanggungjawab forum meminta kepada Bupati agar Pilkades serentak digelar pada tahun 2025,” tutup Munir Ketua Forum BPD Majene. (endy)
