Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana pembentukan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif sosial yang digagas sebagai wadah pemberdayaan masyarakat rentan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas Sosial Sulbar pada Selasa (11/11/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Jaun, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, serta perwakilan dari sejumlah instansi terkait, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek penting terkait rencana pendirian Sekolah Rakyat, mulai dari lokasi, tata kelola, hingga sinergi antarinstansi dalam mendukung program tersebut agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh. Jaun, menyampaikan bahwa pembentukan Sekolah Rakyat merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat upaya pemberdayaan sosial berbasis komunitas.
“Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk belajar, berdaya, dan mandiri. Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memberikan dukungan penuh agar inisiatif ini dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muh. Jaun.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan program ini berjalan dengan baik.
“Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk OPD teknis dan lembaga vertikal, agar Sekolah Rakyat ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di Sulawesi Barat,” ungkapnya.
Abdul Wahab Hasan Sulur, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat nantinya akan berfokus pada pelatihan keterampilan, pendidikan sosial, dan penguatan nilai-nilai kemandirian masyarakat melalui pendekatan partisipatif.
“Kami ingin menghadirkan ruang belajar yang inklusif, di mana masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bangkit dan berdaya, untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ”membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter” ujarnya.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin tindak lanjut, termasuk pembentukan tim teknis lintas instansi dan penyusunan rencana kerja terperinci untuk percepatan realisasi Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
