Mamuju — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bujaeramy Hassan, memimpin rapat persiapan rencana aksi perubahan Mitra Tambang yang berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, Selasa 2 September 2025.
Dalam keterangannya usai rapat, Bujaeramy menjelaskan bahwa Mitra Tambang merupakan kepanjangan dari Membangun Integrasi Transformasi Rakyat di Sekitar Pertambangan. Program ini lahir sebagai inovasi Bidang Minerba ESDM Sulbar untuk menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih pro terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar tambang.
“Mitra Tambang ini bukan sekadar program, tetapi bagian dari upaya transformasi pengelolaan tambang agar lebih berpihak pada rakyat dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bujaeramy.
Bujaeramy menegaskan, gagasan ini juga sejalan dengan visi-misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
“Selain itu, program ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam birokrasi serta pelayanan publik,” ucapnya.
Aksi perubahan Mitra Tambang merupakan bagian dari Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar Tahun 2025.
Kepala Bidang Minerba ESDM Sulbar, Ilham, yang menjadi pelaksana aksi perubahan, mengungkapkan bahwa pada Jumat (29/7/2025) lalu telah digelar Seminar Aksi Perubahan Mitra Tambang di PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Seminar itu dihadiri langsung oleh Kadis ESDM Sulbar. Dan pemaparan dilakukan di depan penguji Hamzah, Koordinator Bidang Pengembangan Kompetensi JPT Pratama Administrasi dan Pengawas PPSDM Regional Makassar, serta pembimbing Andi Raodha A.R. Basso, AP, Widyaiswara PPSDM Regional Makassar.
“Seminar itu menjadi momentum penting untuk menyempurnakan desain aksi perubahan Mitra Tambang. Kami berharap implementasinya nanti bisa menjadi solusi atas persoalan tambang yang seringkali menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat sekitar,” kata Ilham.
Dinas ESDM Sulbar berharap, melalui aksi perubahan ini, tata kelola pertambangan di Sulbar bisa lebih inklusif, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat sekitar tambang. (Rls)
