Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat tata kelola aset daerah melalui proses migrasi data dari aplikasi SIMDA BMD ke SIPD BMD. Sebagai langkah teknis, BPKPD Sulbar bersama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Informasi Administrasi Universitas Indonesia (LPPIA-UI) melaksanakan rekonsiliasi migrasi data secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (21/8/2025).
Dalam kegiatan ini, BPKPD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Milik Daerah, A. Bisyri M Noor, didampingi staf terkait. Proses rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan data Barang Milik Daerah (BMD) yang dimigrasikan dari sistem lama ke sistem baru berjalan dengan baik, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan tata kelola aset pemerintah daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari transformasi digital dalam pengelolaan aset daerah.
“Migrasi data dari SIMDA BMD ke SIPD BMD bukan hanya sekadar perubahan aplikasi, tetapi sebuah lompatan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Sejalan dengan Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Bapak Suhardi Duka dan Bapak Salim S. Mengga, kami berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas,” ujar Ali Chandra.
Sementara itu, Kepala Bidang Milik Daerah, A. Bisyri M Noor, menekankan pentingnya rekonsiliasi data sebagai jaminan akurasi dalam pengelolaan aset daerah.
“Rekonsiliasi ini menjadi tahapan penting agar tidak ada data yang tertinggal atau hilang saat proses migrasi dari SIMDA BMD ke SIPD BMD. Dengan validasi yang tepat, kami ingin memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik, sehingga dapat mendukung perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan secara lebih optimal,” jelas A. Bisyri.
Melalui sinergi dengan LPPIA-UI, BPKPD Sulbar berharap proses migrasi data berjalan lancar dan menjadi fondasi penting dalam mendukung pengelolaan keuangan serta aset daerah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. (rls/as)
