Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pengalokasian belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah dalam rangka Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung Senin 25 Agustus 2025 di ruang pertemuan BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Mamuju ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Daerah (AKPD) Ahli Muda Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abdul Kuddus yang mewakili BPKPD Sulbar. Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar serta jajaran BPJS Kesehatan KC Mamuju.
Abdul Kuddus menegaskan, BPKPD Sulbar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan anggaran.
“Kami di BPKPD terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna. Harapannya, masyarakat Sulbar bisa merasakan langsung manfaatnya melalui jaminan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata,” ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa sinergi dalam pengelolaan anggaran kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dapat terus memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.
“Pengalokasian anggaran PBI JKN dan PBPU Pemda harus direncanakan secara cermat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra.
Langkah ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mengawal Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, khususnya pada misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan, dapat memperkuat perencanaan anggaran sektor kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara menyeluruh. (rls/as)
