MAMUJU- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berkomitmen dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui berpartisipasi aktif dalam kegiatan Refreshment, Pembekalan, dan Finalisasi Pengisian Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD).
Kegiatan ini digelar oleh Bank Indonesia (Bi) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara hybrid, bertempat di Hotel Matos, Mamuju, Kamis , 15 Mei 2025
BPKPD Sulbar diwakili oleh dua pejabat fungsional, Syaharuddin dan Muh. Ziz Al Ajani turut bergabung bersama tim teknis TP2DD dari seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.
Tujuannya, untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman tim teknis TP2DD daerah dalam menyusun, menginput, serta melaporkan kinerja digitalisasi daerah melalui SIP2DD.
Selain itu, pembekalan ini juga menjadi ajang finalisasi rencana aksi Diagnostic Tools sebagai bagian dari penilaian Championship TP2DD Tahun 2025.
Sejumlah narasumber dari Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan RI serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut hadir memberikan materi dan asistensi teknis. Para peserta mendapatkan penguatan substansial terkait aspek penilaian Championship TP2DD, termasuk panduan teknis penyusunan dan pengisian Diagnostic Tools untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Romadhon, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal agenda digitalisasi, khususnya melalui optimalisasi SIP2DD dan pelaporan kinerja yang akurat.
Ia juga mendorong agar seluruh TP2DD daerah memperkuat koordinasi dan inovasi dalam mengakselerasi layanan publik berbasis digital.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sendiri berharap dapat kembali meraih predikat TP2DD Terbaik pada ajang Championship TP2DD tahun ini, sebagaimana pencapaian tahun-tahun sebelumnya.
Partisipasi aktif BPKPD Sulbar dalam kegiatan capacity building ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S.Mengga dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan transparan. (rls/as)
