Mamuju – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Monitoring dari Biro Organisasi Setda Sulbar dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sulbar, Kamis (15/01/2026). Kunjungan ini terkait pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Tim diterima oleh Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani, bersama Kabag Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Afrisal, dan jajaran staf Biro Hukum. Adapun Tim Monitoring yang hadir yakni dari Biro Organisasi, Subuki dan Baharuddin, BKPSDM Sulbar oleh Hasmawati Hasan. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Biro Hukum Setda Sulbar.
Monitoring tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Pergub tentang Pakaian Dinas ASN, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).
Tim Monitoring tersebut melakukan pemantauan serta pengumpulan data terkait kepatuhan ASN Biro Hukum terhadap regulasi, penerapan aturan, termasuk kesesuaian jenis pakaian dinas, atribut dan waktu penggunaan.
Kabag Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani, menyampaikan bahwa hari ini (Kamis 15 Januari red.) ASN Biro Hukum belum semua mematuhi aturan pakain dinas ini, dan mengharapkan agar ke depan seluruh ASN Biro Hukum kompak untuk dapat menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan terjalin sinergi dan koordinasi yang semakin baik antar perangkat daerah untuk memastikan setiap produk hukum daerah dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten,” kata Nuryani.
Ia menambahkan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta keseragaman penampilan ASN di lingkungan Pemprov Sulbar.
Biro Hukum menyambut baik pelaksanaan monitoring tersebut dan mendukung penuh langkah-langkah evaluatif yang dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan berlandaskan hukum. (Rls)
