Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini ditandai dengan kehadiran Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, pada Rapat Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin (25/8/2025).
Rapat ini dilaksanakan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2026, sekaligus merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 101 Ayat (1), yang mewajibkan penyampaian RKA SKPD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi sebelum ditetapkan.
Rapat asistensi dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya disiplin dalam perencanaan anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Setiap OPD wajib menyiapkan paparan yang jelas, terukur, dan sesuai aturan. Tidak boleh ada program yang hanya sekadar formalitas, semua harus berdampak nyata bagi rakyat Sulbar,” tegas Gubernur Suhardi Duka.
Pada kesempatan itu, dua OPD yakni Biro Hukum serta Biro Organisasi dan Tata Laksana Setdaprov Sulbar telah memaparkan rencana kerjanya langsung di hadapan Gubernur. OPD lainnya dijadwalkan melakukan asistensi teknis guna memperdalam substansi program sebelum diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.
Sebagai instansi yang bertugas menyusun perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Sulbar memiliki peran strategis untuk memastikan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah terintegrasi dengan RPJMD 2025–2029 serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
Dalam verifikasi ini, Bapperida turut mengawal konsistensi kebijakan, keselarasan program, serta ketepatan sasaran anggaran agar APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa penyusunan APBD harus dilakukan dengan perencanaan matang, berbasis data, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.
“Melalui rapat verifikasi ini, kita memastikan perencanaan program di setiap OPD sesuai arah pembangunan daerah dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Bapperida berkomitmen mendukung penuh agar penyusunan APBD 2026 lebih terarah, transparan, dan akuntabel,” ujar Junda. (rls/as)
