Mamuju – Menyikapi rencana penurunan alokasi fiskal dari pemerintah pusat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengambil peran sentral dalam mendukung perumusan strategi perencanaan pembangunan tahun anggaran 2026.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mendampingi Gubernur Suhardi Duka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat, yang digelar di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 15 Oktober 2025.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk membahas dampak pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, yang diproyeksikan memangkas APBD Sulbar hingga Rp330 miliar. Dalam situasi fiskal yang menantang ini, Bapperida berperan memastikan arah kebijakan pembangunan tetap fokus, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Peran perencanaan menjadi semakin krusial dalam situasi saat ini. Kami di Bapperida akan memastikan anggaran yang terbatas ini teralokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Junda Maulana usai rakor.
Ia menegaskan, Bapperida Sulbar akan memperkuat sinergi lintas sektor dengan memastikan keselarasan program antara provinsi dan kabupaten. Upaya ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta mengoptimalkan hasil pembangunan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Selain membahas efisiensi fiskal, rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sulbar, seluruh Pemkab, dan BPJS Kesehatan Kedeputian IX. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta bukan pekerja, sekaligus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya kerja sama dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. “Kita tidak ingin membangkang dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima. Pendidikan tetap prioritas. Seluruh hak-hak guru akan tetap diberikan, tidak ada pengurangan terhadap pembiayaan pendidikan,” tegas Suhardi Duka.
Ia juga menambahkan bahwa layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Dengan demikian, layanan dasar sektor kesehatan masih bisa kita laksanakan dengan baik,” ujarnya.
Melalui peran aktif Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis perencanaan tahun 2026 tetap berjalan secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun di tengah tantangan fiskal yang terbatas. (Rls)
