MAJENE – Pemkab Majene, melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) masih menunggu hasil pengumuman BKPSDM tentang penggajian Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) Penuh Waktu.
Itu disampaikan saat tim Teluk Mandar.com, lakukan konfirmasi di Sekretaris BKAD, Rudy Hartanto SE, MM melalui via telepon, Selasa 6 Januari 2026.
Tekanan fiskal sampai memangkas 106 M APBD 2026 milik Pemkab Majene, menjadi tantangan utamanya bagi penggajian PPPK Penuh Waktu.
Ia katakan, penggajian PPPK Penuh Waktu masih dilakukan koordinasi melihat fiskal Majene 2026. InsyaAllah, dalam waktu dekat BKPSDK sudah bisa umumkan skema penggajian.
“Apakah akan dibayar 6 bulan saja atau dipangkas 50% dengan jangka waktu setahun,” ungkap Rudy Hartanto.
Rudy menjelaskan, jika kendati memilih skema penggajian 6 bulan bagi PPPK Penuh Waktu di tahun 2026.
“Jadi nanti dienam bulan berikutnya PPPK Penuh Waktu tetap bekerja dengan pertimbangan tambahan dana dari pusat,” ujarnya Sekretaris BKAD Majene, Rudy Hartanto.
Pihaknya pun beberkan, makanya ampra gaji untuk bulan Januari belum di terbitkan karena masih menunggu dulu skema apa ingin dilakukan, 6 bulan atau pemangkasan 50%.
“Kita menunggu dulu skema apa ingin dilakukan untuk penggajian PPPK Penuh Waktu dan itu akan diumumkan oleh pihak BKPSDM,” terangnya.
Pihak BKPSDM saat dihubungi melalui via telepon dan dikonfirmasi tentang skema digunakan untuk penggajian PPPK Penuh Waktu di tahun 2026, belum mendapatkan balasan.
Hingga dimuat tim TelukMandar.com, masih terus menunggu hasil konfirmasi pihak BKPSDM tentang skema penggajian PPPK Penuh Waktu di tahun 2026, dengan memuat secara terpisah. (rls/as)
