MAJENE – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Jasman, S.I.P., meminta pemerintah daerah untuk memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Majene.
Perketat SOP dinilai sangat penting guna mencegah serta meminimalisir terulangnya kasus keracunan makanan yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).
Pernyataan tersebut disampaikan Jasman saat menghadiri konferensi pers pemaparan hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kasus KLB yang menimpa SPPG Tubo Sendana. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (28/1/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Jasman menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyentuh langsung kepentingan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama, sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama.
“Kita minta dan mendorong agar SOP ini diperketat untuk mencegah serta meminimalisir kejadian kasus keracunan makanan pada program MBG.
Program ini menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak,” tegas Jasman.
Menurutnya, kasus KLB yang terjadi harus menjadi pelajaran serius bagi seluruh pihak, baik pemerintah, penyelenggara program, maupun mitra SPPG, agar tidak ada lagi kelalaian dalam proses pengolahan dan pendistribusian makanan.
Lebih lanjut, Jasman menyoroti salah satu poin krusial dalam SOP yang wajib dipenuhi oleh setiap dapur MBG, yakni kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa dapur pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sertifikat SLHS ini wajib dimiliki oleh seluruh dapur MBG. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi jaminan bahwa proses pengolahan makanan dilakukan secara higienis, aman, dan layak dikonsumsi,” ujarnya.
Jasman yang juga merupakan anggota DPRD Majene dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu dalam menegakkan aturan.
Ia meminta agar setiap SPPG yang belum memenuhi kewajiban standar segera diberikan teguran, pembinaan, hingga evaluasi menyeluruh.
“Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus tegas memberi teguran kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Majene agar benar-benar memperhatikan kewajiban pemenuhan standar yang telah ditetapkan, termasuk kepemilikan sertifikat SLHS pada setiap dapur MBG,” jelasnya.
Ia berharap, melalui pengawasan ketat dan penegakan SOP secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis dapat tetap terjaga, sekaligus memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Majene, Andi Rita Mariani, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Majene. Saat ini, tercatat lebih dari 20 SPPG telah beroperasi dan menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
“Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Kita berharap seluruh mitra MBG benar-benar memperhatikan dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Rita.
Selain pengetatan SOP, Rita juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Ia mendorong setiap SPPG untuk melibatkan pendampingan kemitraan dengan wartawan lokal dalam rangka sosialisasi dan transparansi pelaksanaan Program MBG.
“Peran wartawan lokal sangat penting untuk membantu menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menjadi jembatan informasi yang transparan antara penyelenggara program dan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dilakukannya evaluasi menyeluruh serta penguatan penerapan SOP di seluruh SPPG, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Majene dapat berjalan lebih optimal, aman, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima. (rls/as)
