MAJENE – Fenomen pilu kembali dipertontonkan Pemkab Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dituding abaikan semangat nasionalisme anak muda dalam momentun kemerdekaan, Senin 4 Agustus 2025.
Hal itu, disampaikan salah seorang pemerhati sosial di Majene, Asnawi saat mendapatkan informasi bahwa anak paskibraka mewakili Majene untuk mengibarkan benderah pusaka di Hari Ulang Tahun 80 RI dimintai biaya transport senilai 150.000,-.
Asnawi katakan, sungguh ironis para paskibraka kita diutus mewakili Majene ditingkat Provinsi dimintai uang senilai 150.000,- dengan dalil untuk biaya transport.
Melihat fenomena itu, tentu kita merasa prihatin melihat perlakuan diterima 16 anak muda Majene terpilih dan dipercaya untuk mengemban tugas mulia sebagai pengibar bendera merah putih di tingkat Provinsi.
“Mereka sejatinya menjadi simbol harapan dan wajah masa depan bangsa. Justru dibebankan tanggung jawab finansial harusnya tidak menjadi urusan mereka,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, ditengah semangat nasionalisme kita gaungkan. Anak – anak telah terpilih mewakili daerah malah diminta membayar senilai 150.000,- ditiap anaknya dengan dalil untuk biaya transport.
“Bukankah ini menjadi beban moral bagi kita semua. Ketika tugas negara justru dibebankan kepada pundak generasi muda kita,” ujarnya.
Ia merinci, berdasarkan perbandingan harga trasnport umum diwilayah Majene – Mamuju hanya dikisaran 70.000 – 90.000 tiap orang. Selisih angka itu menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi dan alokasi dana kegiatan resmi melibatkan institusi pemerintahan.
“Kalau alasan dibebankan biaya transport karena ketiadaan anggaran. Maka patut dipertanyakan kemana anggaran pendidikan karakter, pembinaan pemuda dan dana perayaaan HUT RI rutin dianggarkan ditiap tahunnya,” tanyanya.
Mirisnya lagi, momen pelepasan keberangkatan para paskibraka ini juga berlangsung dengan kesan dingin dan minim prestasi. Tak ada satu pun pejabat tinggi hadir untuk melepas mereka menuju Mamuju dan terlihat hanya salah satu Kabid dari Kesbangpol.
“Sangat prihatin melihat anak – anak kita yang akan mengibarkan bendera merah putih dimomentum paling sakral bangsa ini justru tak mendapatkan penghormatan secara layak dari pihak paling bertanggung jawab. Ini bukan soal kehadiran fisik semata, akan tetapi simbolis dan penghargaan atas dedikasi mereka,” terangnya.
Lebih jauh Asnawi sampaikan, sikap pasif Pemkab Majene dalam hal sekecil ini mencerminkan krisis kepemimpinan dalam memberikan contoh dan dorongan moral para generasi muda. Padahal, dalam konteks lain pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan tumbuh rasa bangga, hormat dan keterlibatan anak muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, keikutsertaan anak muda dalam peringatan hari kemerdekaan bukan hanya sebagai pelengkap seremonial saja. Melainkan bentuk nyata keterlibatan rakyat dalam menjaga nilai – nilai nasionalisme.
Ketika negara dalam hal ini pemerintah daerah gagal menunjukkan keberpihakan, maka semangat itu perlahan akan memudar.
“Saya rasa ini alarm buat kita semua, khususnya para pemerintah di daerah. Jangan sampai tugas suci seperti pengibaran bendera justru menjadi beban tambahan bagi mereka bersedia melakukannya,” pungkasnya.
Ia pun ajak para rakyat untuk tidak menutup mata terhadap kejadian seperti ini yang tampak kecil, akan tetapi menyimpan konsekuensi besar dalam jangka panjang. Pemerintah harus belajar mendengar, merespons secara bijak dan meperbaiki manajemen kegiatan publik melibatkan generasi muda.
Momen 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, ia harapkan Majene dapat menjadikN kasus ini sebagai refleksi bersama. Bahwasanya, membangun bangsa tidak cukup dengan seruan semangat kemerdekaan. Namun, penting dibarengi dengan perhormatan, dukungan dan kebijakan berpihak kepada rakyat, utamanya generasi muda.
“Kalau anak – anak ini saja tidak kita jaga dan beri dukungan penuh. Lalu kepada siapa lagi harapan negeri ini kita titipkan,” tutupnya.
Sampai berita ini diturunkan, tim media TelukMandar.com, sudah berupaya menghubungi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene, untuk dimintai keterangan secara utuh terkait keberangkatan 16 anak paskibraka wakili Majene di Provinsi dimintai biaya transport namun tidak digubris. (rls/as)
