MAJENE- Tak biasa Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulbar, dimasa Pemerintahan sebelumnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) tak pernah disoal dan dibincang sejumlah pihak.
Pemkab Majene melalui penjabaran APBD 2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) belum rampung dibayarkan 100% lantaran uang Pemkab habis.
Timbul pertanyaan, lalu uang transfer negara dialokasikan untuk membiayai pekerjaan DAK di kemanakan?
Tentu, ini menjadi perhatian serius. Siapa dalang semua ini, sampai DAK yang jelas peruntukan juga ikut membebani Pemkab dan menjadi hutang di 2024.
Padahal, secara garis besar Dana Alokasi Khusus (DAK) dikirim negara melalui Kemenkeu sesuai laporan kegiatan Pemerintah dan tidak dapat digunakan untuk membiaya kegiatan lain, selain peruntukan DAK itu sendiri.
Lalu bagaimana Pemkab Majene bekerja?
Gayung pun bersambut, saat dikonfirmasi Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Pemkab Majene, ia juga tidak sangka DAK sudah jelas peruntukan ikut menyebrang dan menjadi hutang.
Menurut dr. Rahmat Malik, seluruh kegiatan fisik Dinas Kesehatan (Dinkes) bersumber alokasi DAK tidak dapat dicairkan 100%.
“Saya tidak tau. Saya sendiri kaget saat mendapatkan laporan seluruh kegiatan fisik Dinkes tak dapat dicairkan 100%,” ungkap Kadis Kesehatan Majene melalui via telepon.
Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024, milik Pemkab Majene ikut menjadi hutang lantaran uang Pemkab Majene habis. (as)
