MAJENE – Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) Kota Majene meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar untuk mencopot Benny Siswanto dari jabatan.
Benny Siswanto merupakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene dinilai tidak profesional dan seolah gadaikan integritas dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi milik DKP.
Apalagi, beberapa bulan lalu Benny Siswanto bersama jajaran menggelar konfrensi pers bersama wartawan untuk merilis dan mengungkap tersangka di Januari 2025.
Rahman sampaikan, Kajari Majene harus bertanggung jawab terhadap pernyataannya dalam konfrensi pers diakhir tahun 2024 lalu. Pihaknya, sudah berjanji akan menetapkan tersangka di Januari 2025, namun sampai Februari 2025 tak kunjung ada kejelasan.
“Kajari harus bertangung jawab dengan ucapanya, demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga dengan “Satya Adhi Wicaksana” berarti kesetiaan dan kebijaksanaan,” ungkap ketua KAMRI Kota Majene.
Menurutnya, jika Kajari tidak mampu memenuhi janjinya, baiknya mundur saja dari jabatan.
“Katakan kepada publik secara tegas. Benar itu benar dan salah itu salah. Jika tak ada kejelasan jangan sampai publik beropini liar terhadap lembaga Kejaksaan Negeri Majene,” ujarnya.
Rahman pun tegaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dan membangun aliansi untuk terus mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Bumi Assamalewuang.
“Kami akan terus kawal kasus ini agar ada kejelasan hukum dan tak ada kesan pembiaran,” terangnya.
Berita sebelumnya, dimuat TelukMandar.com saat menkonfirmasi mengenai proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan kapal milik DKP Majene beberap waktu lalu.
Kasi Intel Kejari Majene ia katakan dirinya masih menunggu hasil analisa tim ahli. “Kalau sudah ada hasil, nanti kami akan rilis kembali ke teman – teman media,” ujar Zaki melalui via whats app.
Zaki pun jelaskan, mudah – mudahan bulan ini. Tapi tergantung tim ahli kapal, kapan bisa selesaikan karena keliling daerah juga.
Sementara saat dikonfirmasi kembali melalui via whats app untuk ditanyai kejelasan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi milik DKP, ia belum menjawab pesan kami.
Pengadaan kapal milik Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene setelah dilidik pihak Kejaksaan sontak menjadi sorotan publik. (as)
